SID Jurnalisnya Desa

Peninjoan, Senin (31/08/2020) Pemerintah Desa Peninjoan melaksanakan rapat koordinasi dengan kelian Banjar adat dan kelian subak berkaitan dengan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Bali. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WITA yang bertempat di aula pertemuan kantor Perbekel Peninjoan yang dihadiri oleh Ketua BPD I Made Yasa, perbekel peninjoan I Putu Joantara, Sekdes peninjoan I Wayan Suyasa, Ketua LPM Jro mangku Wayan kerta dan kelian Banjar adat,Kelian subak dan kelian Banjar dinas se-desa peninjoan.

Rapat yang dibuka oleh perbekel Peninjoan dengan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan proses dan prosedur dalam mempergunakan anggaran bantuan keuangan khusus untuk pembangunan di masing-masing Banjar adat maupun masing-masing subak. Perbekel Peninjoan juga menekankan pada para undangan khususnya Kelian subak dan Banjar adat agar membuat proposal dalam proses pengajuan bantuan keuangan khusus yang ditujukan kepada pemerintah desa peninjoan. Hal tersebut dilakukan agar kaur perencanaan ada sebagai dasar untuk mengeluarkan bantuan atau acuan dalam proses pembangunan. Selain itu perbekel juga mengingatkan terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa peninjoan yang membahas mengenai kebersihan lingkungan dan keasrian serta keindahan di masing-masing telajakan lingkungan. Perbekel Peninjoan juga memotivasi kepada para Kelian yang hadir untuk bersama-sama membangun desa yang khusus nya tentang kebersihan lingkungan dan keindahannya. Perbekel Peninjoan juga mengingatkan dalam pelaksanaan pembangunan, jangan bekerja mendahului tanpa perintah dari pemerintah desa,hal tersebut dilakukan mengantisipasi jika terjadi kegiatan tanpa dokumentasi. Dalam kesempatan ini sekdes Peninjoan I Wayan Suyasa juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi bantuan BKK subak maupun Banjar adat. Sekdes juga menekankan kembali sesuai dengan surat edaran Perbekel Peninjoan berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama. Ketua BPD juga menyampaikan beberapa hal terkait rapat koordinasi ini. Dirinya menganalisis rapat yang pada intinya membahas proses pengajuan proposal kegiatan. Ketua LPM juga menambahkan beberapa hal terkait rapat koordinasi BKK ini. Dirinya menyampaikan bahwa rapat ini merupakan rapat evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan anggaran BKK Provinsi Bali.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan diskusi bersama dengan para peserta rapat. Sehingga diharapkan kedepannya para kelian Banjar adat dan dinas serta subak dapat meningkatkan kualitas SDM nya dalam pembuatan laporan maupun proposalnya.